Diduga Kuat Adanya Jual Beli IUP,  Moratorium Tambang Harus Dilanjutkan

ilustrasi tambang batu bara (foto: tempo)

Banda Aceh, Aceh Bisnis - Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh bersama unsur masyarakat sipil dan pemerintah menyusun kertas kerja terkait kelanjutan moratorium izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara di Provinsi itu.

Penyusunan kertas kerja tersebut dibahas dalam kegiatan workshop yang berlangsung di hotel Kriyad Muraya Banda Aceh, Rabu (11/9/2019).

Diketahui, Ingub Aceh nomor 05/INSTR/2017 yang ditandatangani oleh Gubernur Aceh Irwandi Yusuf tentang perpanjangan moratorium izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara sudah berakhir pada 15 Juni 2018 lalu. Namun, hingga saat ini belum dilalukan perpanjangan.

Kadiv Kebijakan Publik dan Anggaran GeRAK Aceh, Fernan mengatakan, kertas kerja ini nantinya berisikan rekomendasi tentang kelanjutan moratorium tambang Aceh, yang kemudian diserahkan kepada Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah.

“Dalam kertas kerja ini nantinya akan ada rekomendasi strategis kepada  Gubernur Aceh untuk bahan pertimbangan melanjutkan moratorium tambang,”kata Fernan dalam keterangannya.

Ia menyampaikan, alasan penyusunan kertas kerja ini dirasa perlu karena perpanjangan moratorium dinilai sangat tepat untuk saat ini sebagai salah satu solusi perbaikan tata kelola atau menjaga sumber daya alam Aceh.

Menurut dia, Ingub moratorium tambang ini perlu dilanjutkan mengingat masih perlunya pembenahan secara menyeluruh terkait perizinan, apalagi diduga kuat adanya indikasi jual beli Izin Usaha Pertambangan (IUP).

“Karena itu, Plt Gubernur Aceh secepatnya mengeluarkan Ingub perpanjangan tentang moratorium tambang tersebut,”pintanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh, Mahdinur menuturkan bahwa ada beberapa dampak dari berlakunya moratorium tambang tersebut, baik itu positif maupun negatif.

“Untuk dampak positifnya antara lain pemerintah dapat melakukan evaluasi dan verifikasi izin secara menyeluruh. IUP bermasalah dan yang tidak bermasalah bisa dapat terverifikasi,”jelasnya.

Selain itu, jelas dia, tunggakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga dapat dihitung dan ditagihkan kepada pemegang IUP.

Sementara untuk dampak negatifnya adalah akan terhentinya investasi sektor mineral logam dan batubara di Aceh. “Dengan adanya pertambangan juga dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi Aceh. Dan jika ada moratorium maka pertumbuhan ekonomi sektor tambang dapat terhenti,”ungkap dia.()

Komentar

Loading...