Walhi Minta Plt Gubernur Aceh Komit Jaga Tanah Leluhurnya dari Kehancuran Tambang

Banda Aceh, AcehBisnis  - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh secara tegas menolak tambang emas PT Linge Mineral Resource (LMR) di Kecamatan Linge, Aceh Tengah. Demi kepentingan lingkungan hidup, HAM dan sosial budaya, menjadi alasan utama bagi WALHI Aceh untuk menolak tambang emas di Gayo itu.

Direktur Eksekutif Walhi Aceh, Muhammad Nur mengatakan, dari hasil investigasi ditemukan sejumlah data dan informasi yang memperkuat alasan WALHI Aceh menolak tambang PT LMR tersebut. Pada tahun 2006, Bupati Aceh Tengah menerbitkan Kontrak Karya kepada PT LMR, di tahun 2009 PT LMR disesuaikan ke Izin Usaha Pertambangan (IUP).

"PT LMR mendapatkan IUP Eksplorasi pada tahun 2009 dengan luas areal 98.143 hektar, melalui Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 530/2296/IUP-EKSPLORASI/2009 tentang Peningkatan Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT Linge Mineral Resources, tanggal 28 Desember 2009, masa bupati Nasaruddin," ujarnya Kamis (5/9/2019).

Dijelaskan, penerbitan izin tersebut berdasarkan surat permohonan dari PT LMR Nomor LMR/101/20/XII/2009 tanggal 9 Desember 2009. Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT LMR pun terjadi penciutan menjadi 36.420 hektar.

"Penciutan area izin diduga dilakukan pada saat PT LMR mengurus sertifikat Clear and Clean (CnC), sehingga harus menciutkan sekitar 61.723 hektar areal izin yang masuk Taman Buru dan merupakan kawasan konservasi. Areal IUP Eksplorasi 36.420 hektar berada di Kecamatan Linge dan Bintang," katanya.

Berdasarkan pengumuman rencana AMDAL yang diumumkan pada 4 April 2019, luas areal yang diusulkan menjadi 9.684 hektar yang berlokasi di Proyek Abong, Gampong Lumut, Linge, Owaq dan Penarun, Kecamatan Linge, dengan produksi maksimal 800.000 ton/tahun.

"PT LMR akan melakukan kegiatan penambangan dan pengolahan bijih emas dan mineral pengikut (dmp). Berdasarkan data Planologi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh, dari luas 9.684 hektar, sebanyak 7.678 hektar diantaranya berada di Hutan Produksi, sedangkan sisanya berada di APL. PT LMR berstatus penanaman modal asing (PMA) yang merupakan anak perusahaan dari East Asia Mineral dari Canada selaku pemegang saham 80 persen," ungkapnya.

Kehadiran PT LMR, lanjut Nur, akan berdampak serius terhadap lingkungan hidup, HAM dan sosial budaya. Lokasi izin PT LMR juga berada di dataran tinggi Gayo (±1000 dpl) yang merupakan kawasan hulu dari sub daerah aliran sungai (DAS) Lumut, Linge, Owaq dan Penarun.

Tentunya, kondisi ini cukup berbahaya bagi kelangsungan hidup masyarakat di Aceh Tengah dan Bener Meriah. Selain itu, juga akan berdampak terhadap objek wisata Danau Lot Tawar yang merupakan bagian dari hulu DAS Peusangan sebagai sumber penghidupan bagi masyarakat yang ada di Bireuen, Lhokseumawe, dan Aceh Utara.

"Akan menjadi ancaman terhadap pemenuhan HAM untuk hidup sehat dan bersih dengan mendapatkan air yang berkualitas tanpa terkontaminasi oleh racun B3. Berdampak terhadap wilayah kelola masyarakat di Kecamatan Linge, terdiri dari 1.640 hektar lahan sawah, 370 hektar tegal, 450 hektar ladang dan 2.975 hektar perkebunan. Karena sesuai qanun tata ruang Aceh Tengah Nomor 2 Tahun 2016, Empat gampong yang berdampak langsung dengan tambang merupakan wilayah pemanfaatan daerah irigasi seluas 395 hektar," jelasnya lagi.

Dalam qanun tata ruang juga ditetapkan, Kecamatan Linge merupakan kawasan pengendalian daya rusak air meliputi Krueng Jambo Aye dengan panjang 8.816,10 meter di Kecamatan Linge yang meliputi Gampong Reje Payung, Delung Sekinel, Kute Reje dan Owaq. Juga merupakan kawasan cekungan air tanah (CAT) dan sistem penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana. Keempat gampong itu memiliki jumlah penduduk sekitar 2.373 jiwa, sekitar 1.115 jiwa diantaranya merupakan perempuan.

"Berdasarkan kondisi di atas, WALHI Aceh menolak tambang PT LMR di Aceh Tengah, WALHI Aceh tidak ingin ada Danau “Lot Tawar” kedua di Aceh Tengah akibat pertambangan di PT LMR. Masyarakat Gayo tidak akan hidup sejahtera dengan tambang, tapi sejarah telah membuktikan bahwa komoditas kopi merupakan produk unggulan di Gayo," tegasnya.

"Janji kesejahteraan melalui terbukanya lapangan kerja hanyalah janji bohong, masyarakat lokal akan menjadi buruh tambang," katanya lagi.

Untuk itu, pihaknya mendesak Pemerintah Aceh Tengah dan Pemerintah Aceh untuk tidak mengeluarkan rekomendasi kelayakan lingkungan dan tidak menerbitkan izin lingkungan kepada PT LMR.

"Jikapun dipaksakan untuk menerbitkan izin lingkungan, maka WALHI Aceh bersama masyarakat akan melakukan upaya hukum untuk membatalkan izin tersebut," tutup Nur.

Komentar

Loading...