Terkait Kasus Bibit IF8, Ini Kata Institut Agroekologi Indonesia

Benih padi IF8

Banda Aceh, AcehBisnis - Terkait kriminalisasi terhadap Keuchik Gampong Meunasah Rayeuk, Kecamatan Nisam, Aceh Utara yakni Tgk Munirwan sekaligus petani pengembang benih padi IF8 beredar santer di media online dalam minggu-minggu ini.

Tgk Munirwan yang merupakan juara inovasi nasional dibidang pertanian sempat ditahan di Polda Aceh dan kini ditangguhkan. Peredaran benih IF8 terkena larangan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh melalui Dinas Pertanian dan Pangan Aceh Utara.

Direktur INAgri, Syahroni menyayangkan kejadian ini. Menurutnya, penahanan Tgk Munirwan serta pelarangan peredaran benih padi ini telah mencederai kedaulatan petani. Khususnya, hak atas keanekaragaman hayati (benih) yang telah dihasilkan.

Terkait pengedaran benih padi IF8, Tgk Munirwan dikenai tuduhan melakukan tindak pidana yakni pengedaran benih tak berlabel atau bersertifikat.

Padahal, polemik ini sebetulnya sudah selesai ketika kelompok masyarakat sipil pada tahun 2016 lalu berhasil melakukan Judicial Review atas UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Budidaya Tanaman dengan putusan Nomor 99/PUU-X/2012, dimana Mahkamah mengecualikan perlakuan yang berbeda antara petani pemulia kecil dengan korporasi atau perusahaan benih.

Advokat petani dari Rukun Tani Indonesia (RTI), Happy Kurniawan menjelaskan, menurut MK, Pasal 12 ayat (1) UU Sistem Budidaya Tanaman tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dikecualikan untuk perorangan petani kecil dalam negeri.

Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman menjadi menyatakan, varietas hasil pemuliaan atau introduksi dari luar negeri sebelum diedarkan terlebih dahulu dilepas oleh pemerintah kecuali hasil pemuliaan oleh perorangan petani kecil dalam negeri.

“Artinya tidak perlu ada sertifikat dan pelepasan dari Kementerian Pertanian RI untuk benih padi skala kecil dan diproduksi komunitas pertanian dan benih juga wajib beredar di komunitas petani,” terang Happy.

Lebih lanjut dikemukakan Syahroni, justru seharusnya pemerintah, dalam hal ini Kementrian Pertanian dan jajaran terkait bertindak memfasilitasi inovasi pemuliaan dan pengembangan varietas tanaman yang telah dihasilkan oleh petani kecil.

"Apalagi jika varietas yang telah dihasilkan terbukti memiliki kualitas yang baik setelah uji lapangan. Sebab fakta di lapangan, menunjukkan petani kecil memiliki sumbangsih besar menjawab peroalan ketersediaan pangan di dunia ini," jelasnya.

Institut Agroekologi Indonesia pun meminta agar tidak lagi terjadi kriminalisasi terhadap petani kecil dan pengingkaran atas hak atas keanekaragaman hayati (benih).

"Tgk Munirwan harus dibebaskan tanpa syarat, karena seharusnya pemerintah memberikan perlindungan terhadap petani kecil baik hak atas tanah, hak atas benih, dan sumberdaya genetik lainnya," ungkapnya.

"Apalagi, dalam konteks ini kita tahu Hak Asasi Petani dan Masyarakat Pedesaan diadopsi di sesi ke-39 Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB pada tanggal 28 September 2018, dimana salah satu pengusulnya adalah para petani Indonesia," tambahnya. (hfz/ded)

Komentar

Loading...