Wali Kota: Kita Punya Tanggung Jawab Moral untuk Mensyariahkan Ekonomi Masyarakat

acehbisniscomAminullah

Sabang, Aceh Bisnis - Wali Kota Banda Aceh H Aminullah Usman didapuk menjadi keynote speaker pada acara Sosialisasi dan Seminar Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Kota Sabang, Senin (22/7/2019).

Acara yang digagas oleh Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Aceh dan Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) Aceh serta didukung oleh Pegadaian Syariah Aceh itu berlangsung di Aula Kantor Wali Kota Sabang.

Selain Aminullah, turut hadir sebagai narasumber pakar ekonomi Islam Prof Nazaruddin A Wahid MA dan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Aceh Aulia Fadhly. Bertindak sebagai moderator Sugito, Sekum MES Aceh yang juga Dirut BPRS Hikmah Wakilah.

Dalam presentasinya, Aminullah mengungkapkan sejak 2002 silam, penerapan syariat Islam di Aceh hanya berfokus pada persoalan akidah, ibadah, dan syiar Islam. "Dan itu memang amanah Qanun Nomor 11 Tahun 2002. Namun soal muamalah seakan terlupakan dan belum berjalan maksimal hingga kini."

Oleh sebab itu, ia mengharapkan agar seluruh pemerintah kabupaten/kota se-Aceh dapat mensosialisasikan secara masif qanun terbaru yang mewajibkan seluruh lembaga keuangan untuk menerapkan sistem syariah pada 2020. "Kita dapt memberdayakan para dai, universitas Islam, pasantren, para guru, lembaga keuangan yang sudah syariah, hingga Ormas keagamaan," ujarnya.

Ia juga mendorong pembentukan MES di seluruh kabupaten/kota di Aceh. "Tujuan utama MES ini adalah memasyarakatkan ekonomi syariah dan mensyariahkan ekonomi masyarakat, hingga pada akhirnya seluruh kegiatan ekonomi di Aceh akan berjalan sesuai dengan ajaran Islam," kata Aminullah yang juga menjabat sebagai Ketua MES Aceh ini.

Menurutnya, saat ini masih banyak lembaga keuangan mulai dari perbankan, asuransi, pasar modal, leasing, koperasi, hingga BUMG yang memakai sistem konvensional. "Padahal itu sudah jelas-jelas mengandung bunga atau riba yang bertentangan dengan syariat. Karena yang sesuai syar'i adalah sistem bagi hasil," katanya lagi.

"Dan Allah SWT telah menegaskan perihal larangan riba dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 130. Oleh karena itu, kita yang sudah memahami; pemerintah, perbankan, MES, dan stakeholder lainnya punya kewajiban moral terhadap masyarakat awam."

Ia pun mengajak semua pihak untuk segera beralih ke ekonomi syariah yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis. "Saya mengimbau agar setiap nasabah atau perorangan, perusahaan, lembaga, termasuk pemerintah, segera pindah rekening atau hijrah dari konvensional ke syariah," ajaknya.

Mantan Dirut Bank Aceh ini menambahkan, sesuai dengan instruksi MES pusat dan Ketua Dewan Komisioner OJK Prof Wimboh Santoso Phd, ke depan bukan hanya lembaga keuangan yang harus berkonsep syariah, tapi juga rumah sakit, hotel, hingga wisata harus berbasis syariah.

"Pemko Banda Aceh sendiri telah mengambil langkah sosialisasi dengan menggandeng LKS, MES, dayah/pasantren, dan dai lewat ceramah-ceramah agama. Bukan hanya itu, kami juga sudah menginisiasi Forum Gerakan Pelopor Ekonomi Syariah dan menggelar banyak event seperti Festival Ekonomi Syariah baru-baru ini. Sosialisasi dengan memanfaatkan teknologi informasi juga terus kami gencarkan," ungkapnya.()

Komentar

Loading...