Pemerintah Aceh Akan Terus Pacu Pembagunan, Dengan Tetap Jaga Kelestarian Hutan

Acehbisnis.coNova Irinasyah

Banda  Aceh, Aceh Bisnis - Aceh Seuninya adalah program untuk mewujudkan seluruh masyarakat Aceh hidup secara bermartabat dengan memiliki rumah yang layak  huni dan memenuhi standar minimum kesehatan.

Selama 2 tahun kepemimpinan Irwandi-Nova di Aceh, pemerintah Aceh telah melaksanakan rehabilitasi rumah tidak layak huni di seluruh daerah di Aceh.

Bahkan pada tahun 2018, provinsi Aceh berhasil menjadi salah satu daerah terbaik dalam melaksanakan program unggulan Kementrian social (Kemensos), yakni program keluarga harapan (PKH).

PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH.

Selain itu, selama 2 tahun roda pemerintahan Aceh di bawah Irwandi-Nova, pemerintah telah menyelesaikan berbagai persmasalahan masyarakat Aceh di luar negeri. Misalnya, baru-baru ini melalui Dinas Sosial Aceh pemerintah telah memulangkan nelayan Aceh yang ditahan di Vietnam, karena telah melakukan penangkapan di wilayah negara tersebut.

Kemudian, pemerintah juga menyalurkan bantuan fasilitas untuk penyandang cacat, bantuan hibah anak miskin, serta pembebasan biaya untuk orang sakit.

Selain itu, Pemerintahan Irwandi- Nova juga getol membangun proyek infrastruktur hingga ke daerah. Cita-citanya adalah konektivitas antar-wilayah.

Pemerintah telah berhasil membangun sarana infrastruktur baik konektivitas maupun sebagai penunjang aktivitas masyarakat, seperti jalan, jembatan, waduk dan irigasi,”kata Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah di Banda Aceh.

Bahkan, kata dia, pemerintah Aceh telah berhasil melobi pusat untuk melaksakan proyek strategis nasional (PSN) di provinsi ujung Sumatera itu. PSN tersebut adalah pembangunan jalan tol Sigli-Banda Aceh sepanjang 74,2 kilometer.

“Pemerintah Aceh juga telah melakukan penyelesaian sarana prasarana perlindungan pemukiman, pertanian dan pusat kegiatan masyarakat di seluruh kabupaten dan kota,”ungkap Nova, Selasa (23/7/2019).

Selain itu, program Aceh Green merupakan salah satu bukti kuatnya komitmen Pemerintah Aceh untuk menyelamatkan hutan dan lingkungan hidup di Bumi Serambi Mekah. Salah satu upaya pemerintah  adalah melanjutkan moratorium penebangan hutan.

Semenjak berakhirnya moratorium tambang setahun silam, kata dia, pemerintah tidak mengeluarkan lagi izin tambang baru untuk logam maupun batubara. Hal tersebut dilakukan guna melestarikan hutan Aceh.

Sampai April 2019, sebut Nova, moratorium tersebut membuktikan bahwa sudah 98 Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Aceh dicabut, atau disebut dengan Surat Keputusan pengakhiran. “Untuk mendongkrak perekonomian masyarakat, pemerintah Aceh lebih fokus kepada pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM),”jelasnya.

Selain itu, tambah dia, pemerintah Aceh juga berkomitmen melakukan berbagai upaya penanggulangan dalam menghadapi berbagai macam bencana yang terjadi di Aceh.

“Salah satu jalan yang dilakukan pemerintah adalah menciptakan masyarakat tanggap bencana melalui pelatihan manajemen kebencanaan terhadap 5000 orang. Masyarakat yang dilatih tersebut nantinya dapat menjadi sumber daya manusia (SDM) di bidang manajemen penanggulangan bencana di Aceh,”pungkasnya.(adv)

Komentar

Loading...