Ketua Komisi VIII: Penerima PKH Harus Tepat Sasaran

Banda Aceh, Aceh Bisnis – Dalam rangka pengawasan Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi Aceh, Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) melakukan kunjungan ke Dinas Sosial Aceh, Selasa (2/7/2019).

Ketua Komisi VIII DPR RI, M Ali Taher mengatakan, PKH ini merupakan program Kementrian Sosial yang cukup efektif menekan angka kemiskinan, asalkan didukung dengan integritas pendamping yang bagus dan data yang akurat.

“Penerima PKH ini harus tepat sasaran, karena itu mereka (pendamping) harus mendata sesuai dengan apa yang dilihat, dan jangan sampai mereka menyalahguanakan kekurangan masyarakat yang tidak memahami aspek pendataan termasuk menggunakan ATM penerima manfaat untuk kerpentingan pribadi,”ujar dia.

Ia juga menjelaskan, kunjungan komisi VIII tersebut dikategorikan sebagai kunjungan dengan spesifik dalam rangka melihat perjalanan PKH.

Selain itu, kata dia, program ini merupakan salah satu bentuk program yang menjadi ikon Kementrian Sosial, oleh karena itu kita ingin melihat dari aspek pengawasan setelah DPR mengganggarkan setiap tahun anggaraan PKH, dan dana untuk PKH dari tahun ke tahun terus meningkat, baik itu jumlah, program maupun anggarannya.

“Tahun ini saja lebih dari Rp35 triliun anggaran dikucurkan untuk PKH, dan itu memerlukan kepastian bahwa program ini sampai di masyarakat sesuai by name by adreas. Nah dengan demikian, maka salah satu studi kasusnya yang kita kunjungi adalah di Aceh,”terang Ali Teher

Menurut dia, di Aceh meski gambarannya masyarakat sangat religius, dan kaya tetapi juga masih cukup banyak yang memerlukan PKH, oleh karena itu intervensi program ini perlu diawasi agar bisa memberikan dampak bagi pelayanan publik yang sesungguhnya.

“Karena tanggungjawab negara itu tidak hanya tugas pemerintah, tapi juga DPR dan masayarakat secara luas,” katanya.

Ia juga menyatakan, PKH ini juga memicu masyarakat untuk mandiri pada waktunya, sesuai dengan apa yang menjadi harapan publik, supaya tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah, sepanjang dia masih memerlukan maka negara tidak bole diam, negara harus hadir untuk memikirkan rakyatnya.

Untuk Aceh ada unsur yang menarik sekali, bahwa data nasional itu perlu kita terjemahkan dalam data lokasi, data daerah hingga termasuk ke kecamatan, sehingga data-data itu memiliki nilai guna dan umpan balik yang bagus bagi penerapan dan implementasi program PKH.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Aceh, Alhudri mengatakan, PKH ini untuk memberdayakan masyarakat yang kurang mampu, dan tentu pada waktunya mereka akan mampu. Seperti KPM PKH di Aceh sudah banyak yang sudah digraduasi atau dikeluarkan (karena sudah mampu) dan akan kita masukkan lain yang membutuhkan.

“Maka dengan bertambhanya anggaran di kementrian kita berharap untuk Aceh bertambah juga anggaran PKH, karena masih banyak keluarga kita yang membutuhkan,” kata Alhudri.

Menurut Alhudri, yang paling penting adalah bagaimanabpendataan ini harus konkrit, dan kalau sudah mampu maka harus dikeluarkan dari data penerima PKH.

“Kita sangat berharap data PKH di Kementrian Sosial RI melalui Pusdatinnya harus disinkronkan dengan kabupaten/kota. Kalau ada yang sudah keluar tolong dikeluarkan segara dari data penerima jangan terus menerima padahal dia sudah mampu,” jelas Alhudri.

Sementara dari Komisi VIII,  Ali Taher hadir H Iskan Qolba Lubis, Prof. H. Hamka Haq, Itet Tridjajati Sumarijanto, I Gusti Agung Putri Astrid, Adi Putra Darmawan Tahir, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, Bambang Budi Susanto, Lilis Santika, Lukman Hakim Hasibuan, H.H. Dja`far Shodiq, dan Pdt. Tetty Pinangkaan. ()

Komentar

Loading...