Gerindra Klaim Ditawari Kursi Menteri, Jokowi Tak Asal Memberi

Logo Partai Gerindra (Foto: Redaksi)

Jakarta - Klaim Partai Gerindra soal tawaran jatah menteri dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) ditanggapi dingin oleh pihak Istana. Jokowi disebut tak asal memberikan kursi menteri.

Klaim tawaran menteri dari Jokowi itu awalnya diungkap oleh anggota Badan Komunikasi Partai Gerindra, Andre Rosiade. Dia mengaku mendapatkan informasi bahwa Jokowi ingin memperkuat koalisinya di parlemen.

"Bagi kami sih, kami hormati ya. Pertama wajar pemerintah ingin menambah koalisi. Kita mendengar beberapa waktu lalu pemerintah Pak Jokowi ingin menambah koalisi di parlemen sekitar 80 persen. Wajar dong mereka berharap Demokrat dan PAN gabung ke mereka," ujar Andre kepada wartawan, Kamis (6/6/2019).

Andre tak mempersoalkan jika ada parpol dari koalisi Prabowo-Sandiaga yang ingin berbagung ke koalisi Jokowi. Dia enggan mencampuri urusan internal partai lain.

"Tapi sekali lagi itu hak mereka ingin berharap seperti apa. Menanggapi PAN dan PD saya kembalikan ke mereka ya. Kami tidak mengomentari rumah tangga partai lain. Tapi sinyal-sinyal itu tentu terlihat. Ada pengakuan dari Johnny Plate terkait pertemuan Bang Zul dengan Pak Jokowi dimana Bang Zul meminta kursi Parlemen. Lalu bagaimana PD saya mendengar sendiri cerita dari temen-temen TKN bahwa PD akan mendapat satu kursi menteri dimana Mas AHY akan menjadi menterinya," tuturnya.

Dia kemudian mengungkap tawaran jatah menteri ke partainya. Namun, Andre menegaskan partainya tengah fokus pada gugatan Pilpres.

"Bahkan kita juga mendengar dari berbagai pihak, Pak Jokowi juga ingin mengajak Gerindra bergabung dalam pemerintahnya, dan juga menawarkan berapa kursi menteri. Itu yang pernah kita dengar, dan bahkan saya mendengar tawaran itu sendiri dari berbagai tokoh di pihak Pak Jokowi. Tapi sekali lagi itu hak mereka ingin berharap seperti apa," tuturnya.

Penegasan Gerindra untuk berada di luar pemerintahan juga disampaikan Ketua DPP Partai Gerindra Sodik Mudjahid. Sodik menilai menjadi oposisi akan lebih bermanfaat bagi rakyat.

"Akan lebih manfaat bagi rakyat bangsa dan negara jika Gerindra ambil posisi oposisi. Dan so far sikap Prabowo Subianto dan mayoritas di Gerindra, kami tetap akan jadi oposisi," kata Sodik kepada wartawan, Kamis (6/6/2019).

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menurut Sodik, dibutuhkan keseimbangan. Sodik memandang oposisi diperlukan untuk mengkritik kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.

"Dalam berbangsa, khususnya bernegara, perlu ada checks and balances agar keadilan, penegakan hukum, demokrasi, pembangunan dan lain-lain berjalan seimbang dan efektif. Dan Pak Prabowo atau Gerindra tidak hanya melihat kepentingan Gerindra, tapi kepentingan bangsa dan negara," tuturnya.

Klaim Gerindra itu lalu ditanggapi Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin. Dia mengatakan Jokowi tak semudah itu menawarkan kursi menteri.

"Ya sebetulnya mengklaim-klaim seperti ini, kan Presiden Jokowi juga tidak segampang itu menawarkan keinginannya kepada orang yang tentu dia merasa khawatir," ujar Ngabalin saat dihubungi, Kamis (6/6/2019).

Ngabalin tak tahu pasti Gerindra mengklaim ditawari kursi menteri oleh Jokowi. Namun dia mengisyaratkan mengetahui sosok Andre, yang mengklaim bahwa Gerindra ditawari kursi menteri.

Dia kemudian bicara soal komunikasi politik yang dilakukan Jokowi dengan sejumlah partai di kubu 02. Ngabalin menjelaskan komunikasi politik antarelite itu akan membuat situasi politik tanah air teduh.

"Itu sebabnya, kaya bagaimana Presiden harus bisa mengkomunikasikan ini dengan Demokrat, dengan Partai Amanat Nasional, dan tidak mustahil dengan partai-partai lain di situ (kubu 02). Tapi yang terpenting dari semua itu, menurut saya, dan ini sering sekali kita dengar dari Presiden bahwa yang lebih terpenting dari semua itu adalah pertemuan elite-elite politik," imbuhnya.

Komentar

Loading...