MaTA: Rekrutmen Komisioner KIP di Aceh Potensi Terjadinya Suap Terbuka

Ilustrasi Korupsi (iStockPhoto)

Banda Aceh, Aceh Bisnis - Pemanggilan terhadap 25 anggota DPRK Aceh Tenggara dalam kasus indikasi suap oleh deputi bidang penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi babak awal dalam pengungkapan indikasi pidana korupsi dalam rekrutmen Komisioner Komisi Idependen Pemilu (KIP) di Aceh.

Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) percaya kepada KPK untuk menelusuri dan penyidikan dalam kasus tersebut. Hal ini dikatakan Koordinator MaTA, Alfian, Jumat (17/5/2019) malam. Dikatakan, pengungkapan secara utuh menjadi sistem dalam penyelidikan dan penyidikan oleh KPK selama ini.

"Oleh karna itu MaTA menilai penting pengungkapan dalam kasus itu secara utuh, artinya siapa pun yang terlibat atau menerima suap dapat di jadikan tersangka sehingga adanya kepastian hukum terhadap pejabat negara yang melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam rekrutmen anggota komisioner KIP," katanya.

MaTA memandang, lerlu bagi KPK dapat mengembangkan kasus tersebut. Pemanggilan 25 anggota DPRK Aceh Tenggara menjadi awal dan ini dapat menjadi landasan kasus awal dalam menilai terhadap rekrutmen komisioner di kabupaten/kota yang lain termasuk di level KIP Aceh.

"KPK penting memastikan apakah rekrutmen komisioner KIP di tingkat kabupaten/kota sampai KIP Aceh bersih atau tampa suap? Ini menjadi harapan publik sehingga komsumsi publik selama ini rekrutmen menjadi wilayah rawan suap dapat terjawab secara hukum," ungkapnya.

MaTA juga berkomitmen mengawal kasus tersebut yang sedang di tangani oleh KPK. Pihaknya menginginkan rekrutmen Komisioner KIP bersih dari suap dan kepentingan partai, sehingga panitian pemilihan memiliki integritas dan melahirkan demokrasi yang berkualitas.

"MaTA akan membuat dukungan ke pada KPK dalam pengungkapan secara menyeluruh terhadap rekrutmen dan KPK dimintak tidak perlu ragu dalam menindak terhadap siapa pun terlibat pidana korupsi di Aceh," tambah Alfian.(rel/hfz)

Komentar

Loading...