Berikan Bantuan Hukum Gratis, Pemko Banda Aceh Teken MoU Dengan YARA

acehbisnis.com

Banda Aceh, Aceh Bisnis  - Pemerintah Kota Banda Aceh bersama Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) menandatangani MOU (memorandum of understanding) pemberian bantuan hukum gratis terhadap masyarakat setempat.

Penandatangan tersebut dilakukan langsung oleh Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman dan Ketua YARA Safaruddin di Aula Balaikota, Banda Aceh, Senin (15/4/2019). Penandatangan tersebut menindaklanjuti Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 serta Qanun Aceh nomor 8 tahun 2017.

Ketua YARA, Safaruddin menyebutkan, bantuan hukum gratis ini tentunya untuk masyarakat miskin di Banda Aceh. Bantuan ini untuk semua kasus  hukum, semua katagari, baik hukum pidana, perdata dan juga hukum jinayah.

“Hukum ini bukan saja untuk pelaku pelanggaran hukum, namun juga untuk korban pelanggaran,”ungkap Safar.

Bantuan hukum ini kan sebenarnya melaksanakan atas dasar amanah undang-undang pemerintah pusat dan kementrian Hukum dan HAM, namun karena kouta yang di sediakan oleh Kementerian Hukum sangat terbatas, kebutuhan pendampingan hukum masyarakat sangat tinggi, sehingga di bebankan pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk menyiapkan anggaran dan membuat Qanun tentang bantuan hukum.

“Alhamdulillah, untuk provinsi Aceh, pemerintah sudah mengesahkan Qanun tersebut dan sudah mulai di jalankan. Untuk tingkat kabupaten/kota yang sudah mulai melahirkan Qanun bantuan hukum diantaranya kabupaten Aceh Barat, Pidie dan kota Langsa,”sebut Safar.

Ia mengatakan, untuk katagori keluarga miskin sudah diatur oleh peraturan pemerintah, yang namanya miskin salah satunya pemegang kartu Jamkesmas, penerima raskin atau PKH, juga harus di sertai surat keterangan miskin dari kepala desa (Geuchik). “Bukan setiap warga yang datang mengaku miskin bisa di akomodir,”paparnya.

“Ada juga sebagian masyarakat surat keterangan miskin untuk mendapatkan bantuan hukum gratis, namun setelah kita cek, memiliki mobil pribadi, itu tidak bisa gak begitu juga dengan PNS juga tidak di bolehkan menjadi peserta penerima manfaat bantuan hukum,”ujar Safar.

Sementara itu, Wali Kota mengatakan, bantuan hukum gratis untuk masyarakat miskin yang ditandatangani ini, masih merujuk pada Qanun Aceh nomor 8 tahun 2017 tentang bantuan hukum gratis kepada masyarakat miskin.

“Ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam melakukan perlindungan hukum terhadap masyarakat di Banda Aceh,”kata Aminullah usai menandatangani MoU tersebut.

Menurut dia, setiap masyarakat wajib memiliki hak yang sama di mata hukum, serta harus mendapatkan pelayanan bantuan hukum ketika terjerat oleh permasalahan hukum.

Bantuan gratis ini, kata dia, sangat penting untuk membela masyarakat yang terjerat oleh persoalan-persoalan hukum, saat tidak mampu membayar biaya pencara, tetapi mendapatkan pelayanan pendampingan hukum yang di sediakan oleh pemerintah.

“Program ini sangat bagus. Hal ini juga perlu di sosialisasikan sampai ke tingkat gampong-gampong, agar dapat  meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat,”papar Wali Kota Banda Aceh ini.

Dengan adanya bantuan hukum gratis, lanjud Aminullah, pemerintah menargetkan akan  dapat memberi keringanan kepada masyarakat Banda Aceh, terutama sekali dari sisi biaya, saat terjerat dengan hukum dan ingin mendapatkan pendampingan hukum, baik itu terkait hukum pidana maupun perdata. “Setiap warga Banda Aceh yang  terjerat oleh kasus hukum silahkan datang ke kantor YARA,”pungkasnya.(rel/ded)

Komentar

Loading...