Konflik Lahan, Menteri ATR: Hak Warga Harus Dikembalikan

Ilustrasi Hutan (acehbisnis.com/dedisaputra)

Banda Aceh, Aceh Bisnis Konflik agraria di Aceh seakan didiamkan oleh pejabat pertanahan di Aceh, bertahun -tahun masyarakat berjuang dan berupaya mengadukan nasib mereka kepada kabupaten hingga Provinsi namun tidak kunjung ada penyelesaian.

Sejumlah persoalan konflik lahan perkebunan seperti yang terjadi di Nagan Raya antara masyarakat Cot Mee, Nagan Raya, dengan PT. Fajar Baizury & Brother hingga kini belum ada penyelesaian dari pemerintah.

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Sofyan Djalil juga mengaku tidak mengetahui bahwa di Aceh masih ada konflik lahan perekebunan antara masyarakat dengan perusahaan, "setau saya konflik lahan perkebunan hanya terjadi di Aceh Barat Daya dan ssekarang sudah selesai, selain persoalan itu saya tidak mendapatkan laporan," ujar Sofyan Djalil disaat silahturahmi dengan wartawan di Banda Aceh, Kamis (5/4) malam.

Terkait konflik lahan seperti di Nagan Raya antara masyarakat Cot Mee dengan PT Fajar Baizury, Menteri ATR mengaku baru mengetahuinya sekarang, karena belum ada laporan dari BPN Aceh selama ini. "Ini akan menjadi perhatian saya, saya akan cek dan lakukan penelitian secara spesifik untuk menjaga keseimbangan antara masyarakat dan perusahaan." ujar Sofyan Djalil yang juga putra asal Aceh ini.

Menurutnya, konflik lahan ini harus segera kita selesaikan yang paling bagus ada kesepakatan bersama seperti sistem plasma. "tetapi kalau memang hak masyarakat dirampas maka harus dikembalikan," kata Menteri ATR lagi.

Smenetara itu masyarakat Cot Mee Nagan Raya mengaku sangat kecewa dengan BPN Aceh, dan Dinas Pertanahan Aceh, karena sudah berulang kali masyarakat mengadukan persoalan tersebut kepada dua lembaga pertanahan itu bahkan masyarakat sudah dua kali menyurati BPN Aceh terkait konflik lahan yang terjadi namun tidak ada respon.

"Kini masyarakat hanya berharap kepada Presiden RI Joko Widodo yang peduli terhadap rakyat kecil untuk menyelesaikan sengketa lahan ini," ujar tokoh masyarakat Cot Mee kepada wartawan melalui seluler.

Berdasarkan catatan waspada, ada 5 konflik lahan perkebunan yang terjadi di empat kabupaten di Aceh. Konflik lahan yang dilaporkan diantaranya konflik lahan wilayah kelola masyarakat 4 Gampong di Kabupaten Aceh Tamiang dengan PT Rapala. 4 warga Gampong tersebut yakni Gampong Paya Rahat, Teuku Tinggi, Tanjung Lipat I, dan Tanjung lipat II.

Selanjutnya lahan wilayah perkampungan warga Gampong Sungai Iyu di Kabupaten Aceh Tamiang yang juga berkonflik dengan PT.Rapala. Berikutnya konflik lahan masyarakat Krung Simpo, Kabupaten Bireuen dengan PT. Syaukat Sejahtera, konflik masyarakat Babah Root, Aceh Barat Daya dengan PT. Dua Perkasa Lestari serta konflik wilayah kelola lahan masyarakat Cot Mee, Nagan Raya, dengan PT. Fajar Baizury & Brother.

Kantor Staff Presdien (KSP) melalui Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria (TPPKA) berjanji menyelesaikan konflik lahan perkebunan yang terjadi di 4 Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh. Mereka berjanji segera melakukan verifikasi lapangan dan menyerahkan seluruh dokumen terkait izin lahan yang disengketakan dan dalam upaya penyelesaiannya.

"Janjinya paling lambat (verifikasi) bulan November 2018. Dirjen Penanganan Masalah Agraria, Kementerian ATR/BPN RI melalui KSP juga berjanji menyerahkan seluruh dokumen terkait izin dalam upaya penyelesaian," kata Direktur LBH Banda Aceh, Mustiqal Syahputra dalam siaran persnya, Rabu (17/10/2018) tahun lalu.

Mustiqal mengatakan komitmen itu disampaikan dalam rapat koordinasi yang digelar di Kantor Staff Presiden (KSP), Selasa 16 Oktober lalu. Selain Dirjen Penanganan Masalah Agraria, Kementerian ATR/BPN RI, rapat dihadiri LBH Aceh bersama Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan mengundang keempat bupati di diwilayah lahan yang berkonflik.(rel/ded)

Komentar

Loading...