Demi Kepentingan Rakyat, Plt Gubernur Harus Cabut Izin PT EMM

Foto: Acehbisnis.com

Banda Aceh, Aceh Bisnis - Mahasiswa dari kampus UIN Ar-Raniry Banda Aceh meminta Pelaksana Tugas Gubernur Aceh untuk mencabut izin operasional PT. Emas Mineral Murni (PT.EMM) untuk kepentingan rakyat.

Hal itu disuarakan oleh ratusan mahasiswa di Banda Aceh saat melakukan unjuk rasa di halaman Kantor Gubernur Aceh, Jumat (5/04/2019).

“Kami meminta bapak Nova untuk segera mencabut izin operasional PT. EMM atas dasar tinjauan yang kami lakukan ke lokasi operasional perusahaan itu yakni di Beutong Ateuh Banggalang, Nagan Raya,”kata Presiden Mahasiswa UIN Ar-Raniry, Riski Ardian.

Menurut dia, jika perusahaan itu beroperasi maka banyak dampak yang akan terjadi di wilayah tersebut, seperti konflik satwa-manusia, hilangnya situs sejarah, perubahan fungsi lahan lindung, perubahan iklim, sektor pertanian, serta berdampak pada kualitas air dan fisik sungai Krueng Mereubo dan sungai lainnya.

Untuk itu, kami mendesak Plt Gubernur Nova untuk menerbitkan rekomendasi pencabutan izin PT EMM, serta melakukan gugatan kepada pemerintah yang telah mengeluarkan izin perusahaan tersebut.

Selain itu, Plt Gubernur juga diminta membentuk tim khusus yang melibatkan DPR Aceh untuk melakukan upaya hukum terhadap izin usaha pertambangan yang dikeluarkan oleh Badan koordinasi Penanaman modal RI.

Ia juga menyatakan, tuntutan mereka senada dengan aspirasi masyarakat banyak. Karena itu, mereka meminta tindakan tegas orang nomor satu di Aceh itu.

Sementara Kabag Pidato pada Biro Humas dan Protokol Setda Aceh,Fariyal, saat menjumpai pendemo mengatakan Pelaksana Tugas Gubernur Aceh bukannya menolakmenjumpai para mahasiswa, melainkan ianya sedang tidak berada di tempat.

“Aspirasi adik-adik mahasiswa sudah kami dengar dan kami terima dengan baik. Nanti kami akan sampaikan ke Plt Gubernur," kata Fariyal.

Pemerintah Aceh melalui Kepala Dinas ESDM, Mahdinur, dalam satu kesempatan menyebutkan bahwa pihaknya tidak dapat membatalkan izin operasional PT. EMM. “Hal itu dikarenakan legalitas izin perusahaan tambang itu diberikan pemerintah pusat dan tentunya wewenang pencabutan izin pun harus dari pemerintah pusat,”pungkasnya.(ded/ded)

Komentar

Loading...