YARA Minta KPK Telusuri Pembebasan Lahan Bendungan Krueng Keureto

Ketua YARA, Safaruddin.(Foto:Acehbisnis.com)

Banda Aceh, Aceh Bisnis - Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh, Safaruddin SH, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menelusuri permasalahan pembebasan lahan pembangunan Bendungan Krueng Keureto seluas 80 hekter.

Ketua YARA Safaruddin menjelaskan, uang pembebasan lahan terhadap 80 hekter tersebut dilakukan Pemerintah Aceh dan dibayarkan ke PT Setya Ahung selaku pemegang HGU, kemudian atas tekanan Muspida Aceh Utara, pada 26 Februari 2016  PT Setya Agung mentransfer uang tersebut kepada 62 masyarakat dengan harga Rp.11.000, per meter, dengan total 8,8 milyar.

Namun, kata dia, uang di rekening masyarakat tersebut pada saat itu tidak bisa di ambil langsung karena buku tabungannya di pegang oleh BNI Syariah Lhokseumawe dan baru di bagikan pada 18 Maret 2019. Hal ini juga di nilai aneh kenapa BNI tidak langsung memberikan buku tabungan pemilik rekeningya.

“Kami meminta KPK untuk menelusuri proses pembebasan lahan pembangunan Waduk Kerto,”ungkap Safaruddin, di Banda Aceh, Minggu, (24/3/2019).

Ia juga menyatakan, pembayaran lahan tersebut telah di transfer ke rekening masyarakat sejak 2016 lalu, namun baru diberikan uangnya pada maret 2019 ini. “Ini tentu ada yang aneh dalam hal ini, apalagi tindakan BNI Syariah Lhokseumawe yang menahan buku tabungan pemilik rekening selama bertahun, perlu di telusuri tentu ada  permintaan untuk menahan buku tabungan tersebut sehingga masyarakat tidak bisa manarik uangnya,”terang Safar.

YARA menemukan kejanggalan terhadap pembayaran dana ganti rugi lahan tersebut sejumlah delapan milyar lebih, antara lain, uang yang di terima oleh masyarakat tersebut di transfer dari rekening PT Setya Agung yang merupakan pemilik sertifikat Hak Guna Usaha (HGU).

Kemudian pada 18 Mei 2016, Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh, bahkan pernah menyurati Gubernur Aceh terkait dengan adanya dugaan penyimpangan pada pembebasan tanah untuk kepentingan umum pada lokasi HGU Nomor 5 PT Setya Agung di Kabupaten Aceh Utara.

“Jika itu lahan HGU kenapa uangnya di berikan kepada masyarakat, jika lahannya milik masyarakat mengapa uang di transfer oleh Pemerintah Aceh melalui Rekeing PT Setya Agung, tentu ini perlu di telusuri karena menyangkut keuangan Negara, bahkan Kejati Aceh pernah menyurati Gubernur terkait dengan adanya dugaan penyimpangan dalam proses ganti rugi ini pada tahun 2016,”terang Safar.

Menurut dia, salah satu yang dipersoalakan dalam surat tersebut adalah tentang penganggaran dana pembebasan lahan yang terkena dalam areal HGU PT Setya Agung yang akan berakhir masanya pada 15 Desember 2015, dan akan beralih menjadi lahan Negara dan PT Setya Agung juga telah dengan sukarela menyerahkan lahannya.

Namun kurang dari dua minggu sebelum HGU berakhir telah di keluarkan penilaian harga ganti rugi atas tanah oleh Kantor KJPP Yanuar Bey & Rekan dengan taksiran Rp.11.000 per meter, sehingga total yang harus di bayarkan oleh Pemerintah Aceh kepada PT Setya Agung sebasar 8.8 milyar lebih yang kemudian uang tersebut di bayarkan kepada masyarakat penggarap.

Padahal, jelas dia, uang tersebut pada awalnya merupakan untuk ganti rugi pembebasan lahan HGU dengan di buktikan pembayaran dari Pemerintah Aceh ke Rekening PT Setya Agung sebesar 8,8 milyar. “Kami menerima informasi pada Senin (18/3/2019) telah di bagikan kepada masyarakat yang di masukkan sebagai penggarap di lahan HGU tersebut,”jelas dia.

YARA menilai ada dugaan permainan dalam pembebasan lahan ini, karena mengapa Pemerintah Aceh mengganti rugi lahan HGU yang akan akan berakhir sementara lahan tersebut bisa di ambil tanpa membayar ganti  rugi sampai milyaran rupian, dan mengapa PT Setya Agung menjual HGU kepada  pemerintah, ini yang perlu di teusuri oleh KPK.

“Kami juga mendapat informasi bahwa dana tersebut telah di bagikan kepada masyarakat setelah sekian lama, KPK perlu segera menelusuri proses ganti rugi ini, apalagi menyangkut dengan uang Negara milyaran rupiah, kami akan berikan dokumen proses tersebut ke KPK,”pungkas Safar.

Komentar

Loading...