YARA Desak SKPA Laporkan Perusahaan Putus Kontrak ke LKPP

Ketua YARA, Safaruddin.(Foto:Acehbisnis.com)

Banda Aceh, Aceh Bisnis - Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh( YARA) Safaruddin mendesak Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) untuk mengirimkan nama rekanan pada dinas masing -masing yang di putuskan kontraknya dan masuk dalam daftar hitam ke INAPROC, agar nama perusahaan tersebut di masukkan dalam daftar hitam di LKPP.

INAPROC merupakan Portal Pengadaan Nasional dan pintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi Pengadaan Barang/Jasa secara nasional yang dibangun dan dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Republik Indonesia.

“Kami minta kepada SKPA agar mengirimkan nama perusahaan yang diputuskan kontraknya pada tahun 2018 lalu ke LKPP agar masyarakat dapat ikut melakukan pemantauan,”kata Safar di Banda Aceh, Jumat ( 22/3/2019).

YARA juga telah mendapatkan nama-nama perusahaan yang di putuskan kontraknya di beberapa SKPA. “Dalam daftar yang kami inventarisir ada sekitar 47 perusahaan yang di putuskan kontraknya, dan ini perlu segera di kirimkan ke LKPP,”ungkapnya.

Ia menyampaikan, daftar perusahaan tersebut ada di berbagai SKPA yakni Dinas Pengairan ada sebanyak 8 perusahaan, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh 5 perusahaan, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh 3 perusahaan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ada 6 Perusahaan, dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ada sebanyak 8 perusahaan.

Kemudian, Dinas Peternakan ada 1 perusahaan, Dinas Kebudayan dan Pariwisata ada 1 Perusahaan, Dinas Pendidikan Aceh ada 6 perusahaan, Dinas Perindusterian dan perdagangan 3 perusahaan, Dinas Kesehatan 1 Perusahaan, Badan Penanggulangan Bencana 1 Perusahaan, Disnaker Mobduk 1 perusahaan, dan Dinas Pemuda dan Olah Raga ada 3 perusahaan.

Untuk itu, YARA mengsulkan daftar hitam ini merujuk pada pasal 93 Peraturan Presiden nomor 4 tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah, dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa, maka Jaminan Pelaksanaan dicairkan, sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan, Penyedia Barang/Jasa membayar denda keterlambatan dan Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam.

“Sesuai dengan pasal 93 PP Nomor 4 tahun 2015, maka salah satu sanksi dari pemutusan kontrak ini adalah di masukkan kedalan daftar hitam,”terang Safar.

YARA menilai pelaporan perusahaan yang di putus kontraknya ini penting agar masyarakat dapat memantau perusahaan yang masuk dalam daftar hitam, sehingga dalam proses pelaksanaan pembangunan di Aceh tidak bermasalah lagi dengan perusahaan yang telah masuk dalam daftar hitam tersebut.

“Karena perusahaan tersebut tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan kontrak sehingga merugikan masyarakat karena tidak dapat menggunakan fasilitas publik yang tidak selesai di kerjakan oleh perusahaan tersebut,”ungkapnya.

Safar juga mengingatkan agar SKPA dan ULP selektif dalam memilih rekanan untuk pembangunan di Aceh, jangan sampai sudah ada perusahaan yang sampai tandatangan kontrak kemudian di ketahui bahwa perusahaan tersebut masuk dalam daftar hitam.

“Oleh karena itu, kami meminta para SKPA untuk segera mengirimkan nama perusahaan tersebut ke LKPP agar di masukkan dalam daftar hitam,”pungkasnya.(edi/ded)

Komentar

Loading...