Gugat Izin PT EMM, Walhi dan Warga Ajukan 60 Alat Bukti

Foto: Istimewa

Banda Aceh, Aceh Bisnis - Sidang lanjutan agenda pembuktian terakhir gugatan terhadap Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia dan PT Emas Mineral Murni (EMM) yang dilakukan oleh Walhi dan masyarakat Beutong Ateuh Banggalang penggugat berlanjut.

Pihaknya mengajukan 7 bukti tambahan atas gugatan itu, seperti diantaranya Surat Komite Peralihan Aceh (KPA) Nagan Raya yang menolak dengan tegas pernyataan PT EMM yang menyatakan KPA Nagan Raya seolah memberikan dukungan kepada PT EMM akibat dari pemberian sejumlah dana bantuan untuk kegiatan di hari-hari besar kepada KPA.

Begitu pun surat pernyataan dari anak kandung Almarhum Tgk Bantaqiah yakni Tgk Malikuk Azin diantarnya menyatakan kehadiran tambang PT EMM merupakan potensi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masa depan di sektor Sumber Daya Alam, di tengah kasus pelanggaran HAM masa lalu (Tragedi Tgk Bantaqiah) sampai hari ini belum mampu diselesaikan.

Hal ini dikatakan Kadiv Advokasi dan Kampanye Walhi Aceh, M Nasir bersama Ketua Tim Kuasa Hukum, M Reza Maulana, Rabu (20/3/2019) sore.

"Selain dua bukti itu, dalam sidang hari ini juga mengajukan petisi yang telah ditandatangani oleh berbagai lintas elemen sipil di Aceh baik mahasiswa, organisasi, masyarakat sipil dan pihak-pihak lainya juga disampaikan sebagai bukti tambahan terakhir untuk kasus PT EMM oleh Penggugat, sehingga total alat bukti yang sudah diserahkan ke pengadilan berjumlah 60 alat bukti," ujar Nasir.

Selain 60 alat bukti, jelasnya, sampai sidang hari ini Walhi bersama warga selaku penggugat juga telah menghadirkan empat orang saksi fakta dan seorang saksi ahli. Sidang selanjutnya adalah sidang dengan agenda Kesimpulan Para Pihak, dimana setelah sidang kesimpulan tidak ada lagi sidang-sidang lainnya untuk memperjuangkan Tanoh Aulia agar tidak dirusak oleh siapapun.

"Sidang kesimpulan akan dilaksanakan pada 4 April 2019 mendatang dan setelah sidang Kesimpulan maka Putusan Hakimlah yang akan menentukan nasip dari perjuangan rakyat Aceh. Hari ini untuk mempertahankan tanoh aulia, makam syuhada, hutan Aceh dan mengembalikan kekhususan/keistimewaan Aceh dalam sektor pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan semoga UU Pemerintahan Aceh," ungkap Reza.

Walhi Aceh bersama masyarakat Beutong Ateuh Banggalang, Nagan Raya telah melakukan upaya hukum yang merupakan bentuk keseriusan perjuangan selama ini. Begitupula halnya dengan DPRA yang juga telah memberikan keputusan politik atas perjuangan rakyat, dimana DPRA pada 6 November 2018 memutuskan menolak izin PT EMM melalui keputusan DPRA Nomor 29/DPRA/2018.

Namun, pemerintah Aceh hingga kini belum menindaklanjuti poin ketiga keputusan itu, yaitu meminta kepada Pemerintah Aceh untuk membentuk tim khusus yang melibatkan DPRA untuk melakukan upaya hukum terhadap izin usaha pertambangan operasi produksi yang dikeluarkan oleh BKPM RI Nomor 66/1/IUP/PMA/2017 tanggal 19 Desember 2017.

Untuk itu, menurut Nasir, sudah sepatutnya DPRA memanggil Plt Gubernur Aceh untuk mempertanyakan kenapa belum ditindaklanjuti keputusan paripurna tersebut.

"Disisi lain, rakyat Aceh dan segenap komponen di Aceh yang selama ini mendukung penolakan tambang di Beutong Ateuh Banggalang juga sudah seharusnya mempertanyakan keseriusan Plt Gubernur Aceh, ada apa dengan Plt Gubernur Aceh.Semoga dalam sidang putusan nanti, palu hakim memihak kepada masyarakat Aceh," tambah Nasir.(ril/hfz)

Komentar

Loading...