2018, BKIPM Aceh Tangani 59 Kasus Pelanggaran Hasil Perikanan

Foto:Acehbisnis.com

Banda Aceh, Aceh Bisnis - BKIPM Aceh memusnahkan dua ekor ikan Aligator Gar dan 12 ekor ikan cupang sitaan, Kamis (14/3/2019) sore. Seluruh ikan ini dimusnahkan dengan cara dibakar di dalam sebuah tempat pembakaran yang telah disediakan.

Dua ekor ikan Aligator Gar disita dari para penghobi ikan di Banda Aceh, sementara 12 ekor ikan cupang dikirim dari Belawan melalui Tiki ke karna Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM) sekitar empat hari lalu. Belasan ikan cupang itu tiba tanpa dokumen resmi.

Kepala BKIPM Aceh, Diky Agung Setiawan melalui Kasubsi Pengawasan Pengendalian dan Informasi (Wasdalin), Silvia Wijaya mengatakan, pemusnahan ikan invasif atau ikan tanpa dokumen resmi ini merupakan yang pertama di tahun 2019. Pada tahun lalu, pihaknya menangani 59 kasus pelanggaran hasil perikanan, akan tetapi tak ikan dimusnahkan.

"Tahun lalu ada yang dilepasliarkan di perairan umum, dimusnahkan dengan cara dibakar atau dikubur dan ada yang kita kelola sendiri untuk sarana edukasi bagi masyarakat," ujarnya saat diwawancarai.

Tahun 2018 kemarin hasil perikanan yang banyakan disita dan ditindaklanjuti adalah dari jenis lobster dan kepiting bertelur yang mana seluruh hewan laut itu dilepasliarkan kembali ke habitatnya. Seluruh lobster dan kepiting ini disita karena diperdagangkan tidak sesuai aturan dengan ukurannya yang dibawah 200 gram serta dalam keadaan bertelur.

"Sesuai aturan yang berlaku untuk jenis kepiting, lobster dan lainnya yang boleh diperdagangkan adalah yang ukuran 200 gram ke atas dan tidak dalam keadaan bertelur," kata Silvi.

Perdagangan ilegal kepiting dan lobster yang tak sesuai aturan ini, jelasnya, dilakukan dengan berbagai macam modus. Biasanya, para pemilik meletakkan kepiting atau lobster yang tidak sesuai ukuran serta dalam keadaan bertelur di bagian paling bawah packingan untuk mengelabui petugas.

"Namun petugas kita yang sigap dan jeli serta teliti tetap bisa menemukannya setelah dibongkar dan dicek isinya. Setelah kita sita, kita lepasliarkan di kawasan Ulee Lheue, Ujong Pancu, Aceh Besar yang merupakan daerah karang, laut atau perairan bakau," ungkapnya.

Pihak BKIPM Aceh sangat berharap agar seluruh masyarakat di Aceh paham bahwa peraturan ini ada karena untuk kepentingan masyarakat sendiri, dengan tujuan melindungi ekosistem perikanan di wilayah kita, terutama ikan lokal atau ikan asli Indonesia.

"Kita punya sumber daya ikan yang cukup banyak, jadi berdasarkan peraturan perundangan kita tidak dibenarkan memelihara ikan invasif. Khususnya bagi masyarakat penghobi ikan apapun, diimbau untuk tidak lagi membeli ikan dari sumber yang tidak resmi yang memang tidak sesuai aturan.

Pihaknya juga telah menyebarkan informasi termasuk poster kepada para pedagang ikan hias atau ikan peliharaan tentang 120 jenis ikan yang memang tidak boleh diperdagangkan dan dipelihara.

"Karena jika ikan itu lolos ke perairan umum maka akan memunahkan ikan asli kita yang ada di Aceh," tambahnya.(hfz/hfz)

Komentar

Loading...