Sewa 10 Tahun, Wali Kota Minta Tanah PT Kereta Api Jadi Aset Pemko Banda Aceh

acehbisnis.comMenteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil menyerahkan sertifikat tanah wakaf kepada sejumlah penerima di Banda Aceh

Banda Aceh, Aceh Bisnis - Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman meminta aset PT Kereta Api Indonesia (KAI) berupa lahan kosong di Kota Banda Aceh agar dapat diserahkan kepada Pemerintah kota Banda Aceh.

Permintaan itu disampaikannya kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Tepublik Indonesia, Sofyan Jalil disela-sela penyerahan sertifikat tanah wakaf kepada sejumlah penerima di Banda Aceh.

Penyerahan sertifikat ini dilakukan di Aula Lantai IV Gedung Mawardy Nurdin, Balai Kota Banda Aceh, Rabu (13/3/2019). Ada tujuh sertifikat tanah yang diserahkan secara simbolis oleh Menteri Sofyan Jalil kepada penerima, termasuk diantaranya tanah wakaf yang ada di gampong-gampong (Desa) di Banda Aceh.

“Sebab tanah ini sudah lama mubazir dan merusak keindahan kota, tanah PT Kereta Api yang di simpang Jam sudah lama terbengkalai. Oleh karena itu, Kita minta diserahkan ke Pemko agar bisa dijadikan untuk ruang publik dan memperindah kota,”pintanya.

Bahkan, kata Wali Kota, selama ini sebagian lahan Pendopo Wali Kota yang disewa 10 tahun juga merupakan tanah milik PT KAI. “Saya minta lahan itu dapat diserahkan sebagai aset Pemko Banda Aceh,”jelasnya.

Terkait penetapan tanah warga kota di dalam Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kecamatan Meuraxa dan Syiah Kuala, Aminullah menyampaikan permohonan ke Sofyan Jalil agar dikembalikan kepada masyarakat.

Wali Kota meminta pemerintah pusat mencarikan solusi mencarikan lahan lain untuk RTH Banda Aceh. “Ada sekitar 200 hektar tanah warga sudah ditetapkan sebagai RTH,”jelasnya.

“Saya berharap Pak Menteri bisa mencarikan solusi lain agar tanah tersebut bisa kembali digunakan masyarakat. Mungkin bisa mencarikan lahan lain untuk RTH,” harap Aminullah.

Terkait permintaan hibah tanah PT KAI tersebut, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil menyatakan, pihaknya akan mencoba berkomunikasi dengan Kementerian lain terkait aset PT KAI yang ada di Banda Aceh.

“Saya tidak berhak untuk memutuskan hal ini, tapi dirinya akan menyampaikan permintaan ini kepada Kementerian terkait,”ungkap Menteri kepada wartawan di Banda Aceh.(ded/ded)

Komentar

Loading...