e-Planning Solusi Hindari Usulan Program Penumpang Gelap

Wakil Walikota Langsa Marzuki Hamid saat memberikan sambutan pada acara Musrenbang. (Syahrial/Aceh Bisnis)

Langsa, Aceh Bisnis - Wakil Walikota Langsa Marzuki Hamid mengatakan, e-Planning bisa menjadi solusi untuk menghindari usulan program dari penumpang gelap.

“Aplikasi e-Planning untuk menjaga wibawa Musrenbang, sehingga tidak ada lagi usulan dari penumpang gelap,”ungkap Marzuki di Langsa.

Peryataan itu disampaikannya saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Kota Langsa tahun 2020 di aula BPKD Langsa, Rabu (13/3/2019).

Saat ini, kata dia, banyak usulan-usulan dari gampong yang sudah bertahun-tahun, namun tidak tertampung dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

“Saya sering duduk di warung kupi, banyak para perangkat Gampong yang mengeluhkan ada usulan yang sudah lama tidak tertampung, begitu juga dengan Musrenbang di provinsi, jika ini yang terus terjadi maka forum Musrenbang tidak berwibawa,”ujarnya.

“Jika memang ada usulan yang tidak tertampung maka segera diberikan klarifikasi,”terangnya.

Untuk itu, kata Marzuki, pihaknya telah bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mewujudkan e-Planning, dan usulan e-Plannig sudah diajukan ke Bappeda Provinsi Aceh tahun lalu, namum belum terealisasi.

“Kita sudah usul ke Bappeda Aceh, namun tidak masuk, setelah kita konfirmasi kembali akan dimasukan di perubahan nanti, oleh karena itu, kami mengharapkan Bappeda Aceh untuk dapat mengingatkan kembali,”pintanya.

Ia juga berharap pimpinan organisasi perangkat daerah terlebih dahulu mendiskusikan usulan program kerja dan turun ke lapangan sebelum usulan kerja dijadikan menjadi DID.

Sementara itu, Kepala Bappeda Langsa, M. Darfian mengatakan, forum Musrenbang sangat penting untuk mewujudkan amanat Undang - undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sebelum melaksanakan Musrenbang, kata dia, pihaknya telah melaksanakan beberapa tahapan didalam proses perencanaan pembangunan daerah, diantaranya adalah verifikasi usulan rencana pemerintah gampong dan perangkat daerah yang dilaksanakan secara estafet.(sye/ded)

Komentar

Loading...