PN Banda Aceh Canangkan Zona Integritas

Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman (tiga dari kiri) menyaksikan penandatanganan fakta integritas bebas korupsi dan birokrasi bersih di Pengadilan Negeri Banda Aceh di Banda Aceh, Selasa (12/3/2019). (Foto Antara Aceh)

Banda Aceh, Aceh Bisnis - Ketua Pengadilan Negeri (PN) Banda Aceh, Suwono mengharapkan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan instansi pemerintah bisa berubah sehingga mampu pemposisikan diri sebagai pelayan masyarakat yang lebih baik.

Peryataan itu disampaikannya pada kegiatan penandatanganan Pencanangan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Pengadilan Negeri (PN) Kelas I A Banda Aceh, Selasa (12/3/2019).

Penandatanganan zona integritas wilayah bebas korupsi ini dilakukan oleh Ketua PN Banda Aceh, Suwono, Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman, Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Trisno Riyanto dan Kajari Banda Aceh Erwin Desman.

Untuk itu, kata dia, perlu adanya penataan organisasi dan budaya kerja yang mendukung. “Karena Zona Integritas (ZI) ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan MENPANRB RI Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan instansi Pemerintah,”jelasnya.

Terkait Zona Integritas, sebut dia, Mahkamah Agung RI sendiri telah menerbitkan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 194/KMA/SK/XI/2014 tentang Pembentukan tim Pembangunan Zona Integritas MA RI, yang juga menjadi pedoman satuan-satuan kerja di bawahnya untuk menciptakan suatu lembaga yang bersih dari korupsi, pungli, gratifikasi dan praktik penyimpangan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Ia juga menyatakan, bahwa PN Banda Aceh sebagai salah satu pilar penegak hukum juga harus melaksanakan apa yang telah digariskan sebagaimana tersebut. “Pola pikir dan budaya kerja di lingkungan instansi pemerintah setempat diharapkan bisa berubah sehingga mampu memposisikan diri sebagai pelayan masyarakat yang lebih baik,”terangnya.

“Penandatanganan ZI hari ini merupakan bukti bahwa semua pihak ingin menjadi lebih baik. Dengan ditandatanganinya Zona Integritas menuju WBK dan WBBM diharapkan menjadi budaya kerja sehari-hari di lingkungan satuan kerja masing-masing termasuk PN Banda Aceh,”ungkap Suwono.

“Saya pikir ini kerjasama yang baik, langkah strategis dan sangat penting dalam mewujudkan good governance,” ujar Aminullah usai menandatangani zona integritas WBK dan WBBM tersebut.

Ia juga menyatakan, bahwa pihaknya tidak memandang pencanangan zona integritas WBK dan WBBM oleh Pengadilan Negeri menjadi sebuah hal yang lebih menguatkan Pemko dalam mewujudkan pemerintah yang bersih dari korupsi dan juga benar benar mampu menghadirkan layanan publik dengan baik kepada warga kota.

“Alhamdulillah tahun lalu kita mendapatkan nilai tertinggi survey integritas KPK dengan nilai 77,39. Apa yang kita lakukan hari ini tentunya lebih menguatkan lagi komitmen kita dalam menghadirkan pemerintahan bersih bebas dari korupsi,”pungkas Aminullah.(ded/ded)

Komentar

Loading...