YARA Minta Masyarakat Tak Latah Sebarkan Konten Porno, Ini Penjelasannya

konten porno

Banda Aceh, Aceh Bisnis - Menanggapi beredarnya video mesum anak dibawah umur, Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) meminta kepada masyarakat Aceh untuk tidak latah menyebarkan konten porno di jejaring sosial. Hal ini disampaikan Sekjen YARA, Fakhrurrazi, Rabu (27/2/2019).

"Kita minta masyarakat jangan sampai latah menyebarkan video itu, apalagi pelaku adalah anak dibawah umur. Anak-anak itu tanggung jawab kita semua selaku masyarakat Aceh, harus kita lindungi hak hak mereka sebagai anak," ujarnya.

Pengacara muda ini pun menyesalkan tindakan yang dilakukan perekam dan penyebar video berkonten pornografi tersebut karena telah mencoreng nama Aceh.

"Seharusnya perekam itu bisa mencegah perbuatan pelaku sebelum peristiwa terjadi, bukan malah merekam perbuatan pelanggaran syariat Islam dan menyebarkan," jelasnya.

Sebagai lembaga yang berperan menegakkan hukum dan menyelesaikan berbagai perkara hukum masyarakat Aceh, YARA merasa terpanggil memberikan edukasi hukum kepada masyarakat agar lebih sadar hukum.

"Selama ini kita berperan aktif menyelesaikan berbagai permasalahan hukum yang dialami masyarakat, sehingga kita perlu mengingatkan agar warga tidak sampai terjerat kasus hukum," kata Razi.

Untuk diketahui, pelaku perekam dan penyebar video berkonten pornografi, selain dapat dijerat UU tentang larangan menyebarkan konten porno juga dapat dijerat dengan UU ITE tentang Penyalahgunaan Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sementara dalam aturan hukum terkait Perlindungan Anak yang termuat dalam Pasal 66 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dijelaskan setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan dan hukuman yang tidak manusiawi.

"Kedua, hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan pada pelaku pidana yang masih anak. Ketiga, setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum," katanya.

"Keempat, penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai hukum yang berlaku dan hanya bisa dilaksanakan sebagai upaya terakhir. Kelima, setiap anak yang dirampas kemerdekaanya berhak mendapatkan perilaku secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usia dan hanya dipisahkan dengan orang dewasa," ungkapnya lagi.

Keenam disebutkan, setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif pada setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.

"Ketujuh, setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum," tambahnya.

Saat ditanya apakah pelaku anak dibawah umur diduga melakukan Jarimah dapat dijerat pidana baik dengan KUHP maupun Qanun Jinayah, Fakhrurrazi menerangkan, sangat sulit menjerat anak dibawah umur dan jika pun anak itu dilakukan pemeriksaan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan mengenai peradilan pidana anak.

Pada Pasal 67 ayat (1) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan, apabila anak yang telah mencapai umur 12 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun atau belum menikah melakukan Jarimah, maka terhadap anak tersebut dapat dikenakan Uqubat paling banyak 1/3 dari Uqubat yang telah ditentukan bagi orang dewasa dan/atau dikembalikan kepada orang tuanya/walinya atau ditempatkan di tempat yang disediakan oleh Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

"Sementara Ayat 2 mengatur tentang tata cara pelaksanaan Uqubat terhadap anak
yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai sistem peradilan anak diatur dalam Peraturan Gubernur. Yang menjadi persoalan apakah Peraturan Gubernur ini sudah ada? Jika belum ada, maka pelaku anak yang dibawah umur melakukan jarimah tidak bisa dicambuk," tegas Sekjen YARA. (hfz/ded)

Komentar

Loading...