Sepanjang 2018, Kerugian Negara Kasus Korupsi di Aceh Capai Rp 398 Milyar

Foto:Acehbisnis.com

Banda Aceh, Aceh Bisnis - Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menilai kinerja Kejaksaan Tinggi dan Kepolisian kurang serius dalam menindak kasus dan pelaku-pelaku tidak pidana korupsi di Provinsi Aceh. Hal itu bedasarkan dari hasil pemantauan peradilan yang dilakukan oleh MaTA selama tahun 2018 lalu.

“Selama ini, pengungkapan kasus indikasi korupsi masih sangat lemah dilakukan oleh aparat penegak hukum di Aceh,”kata Koordinator MaTA, Alfian disela-sela diskusi yang diselenggarakan MaTA tentang kilas balik pemberantasan korupsi di Aceh, Kamis (24/01/2019) di Banda Aceh.

Kegiatan yang mengambil tema "Aceh (akan) Hebat tanpa Korupsi" diselenggarakan di Hotel Oasis Banda Aceh, Kamis (24/1/2019). Turut hadir dalam kegiatan itu, Kalangan akademisi, Kejati Aceh, Dit Reskrimsus Polda Aceh, BPKP RI Perwakilan Aceh, Komisi Informasi Aceh (KIA), serta organisasi masyarakat sipil.

Berdasarkan catatan MaTA, sebut dia, selama 2018 terdapat 41 kasus indikasi korupsi yang sedang dalam proses penyidikan dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 398 milyar. “Jumlah ini belum termasuk beberapa kasus yang belum ditentukan kerugian negara oleh BPKP Perwakilan Aceh,”terangnya.

“Kalau dikonversi, jumlah kerugian tersebut bisa membangun 159 unit Sekolah Dasar (SD) dengan besaran anggaran Rp 2,5 miliar per sekolah,”terangnya dalam kegiatan tersebut.

Selain itu, Alfian menyatakan, kegiatan ini untuk memberi masukan kepada aparat penegak hukum, khususnya pihak kejaksaan dan kepolisian di Aceh dalam penanganan kasus indikasi tindak pidana korupsi.

Selama ini, kata dia, banyak kasus-kasus yang ditangani oleh aparat penegak hukum sudah berulang tahun sehingga dibutuhkan dorongan dan masukan dari masyarakat kepada aparat penegak hukum untuk percepatan penanganan perkara.

Sementara Komisioner KIA, Afrizal Tjoetra mengatakan, pemberantasan korupsi harus dilakukan sejak awal. Bukan hanya pada saat kasus-kasus itu disidik oleh aparat penegak hukum, tapi lebih jauh dari itu.

“Penerapan transparansi, semisal E-Planning, E-Budgeting dan sebagainya harus terus ditingkatkan. Hal ini untuk mendorong keterbukaan ditingkat pemerintah daerah. Ini adalah salah satu metode pencegahan korupsi yang perlu dikawal secara bersama-sama,”paparnya.

Taufik A Rahim, Akademisi Universitas Muhammadiyah (Unmuha) Banda Aceh menyatakan, setiap kasus yang sudah masuk dalam proses lidik harus segera dituntaskan oleh aparat penegak hukum. “Jangan sampai kasus-kasus itu mengambang dan tidak ada kepastian hukumnya,”jelasnya.

“Ada banyak kasus seperti hasil monitoring peradilan MaTA tahun 2018 yang proses lidiknya sudah sangat lama, tapi belum ada kepastian hukum hingga saat ini,”pungkasnya.(hfz/ded)

Komentar

Loading...