Perjalanan Dinas Aceh Habiskan Rp 448 Miliar, MaTA: Ini Pemborosan Anggaran

detik.comUang

Banda Aceh, Aceh Bisnis - Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA)  menilai alokasi anggaran perjalanan dinas dalam APBA Tahun 2019 sangat boros yakni mencapai Rp 448 miliar lebih untuk perjalanan dalam dan luar negeri di jajaran pemerintah Aceh dan anggota DPR Aceh.

“Sejak ada dana Otsus, perjalanan dinas terus dilakukan setiap tahun tapi kita tidak melihat hasil yang signifikan dari perjalanan dinas itu khususnya yang ke luar negeri,”kata Koordinator MaTA, Alfian, Kamis (10/1/2019) di Banda Aceh.

Menurut dia, seharusnya perjalanan dinas khususnya ke luar negeri dijajaki perjanjian yang telah memiliki dasar kerjasama untuk Aceh. “Jika baru menjajaki, saya pikir akan boros dan perjalanan itu akan sia-sia yang hanya menghabiskan anggaran saja, tanpa hasil yang pasti,”ungkapnya.

Lolosnya pemborosan anggaran di APBA 2019 karena lemahnya pembahasan anggaran di DPRA. “Kalau DPRA, kami lihat mereka sederhana saja, jika sudah ada dana aspirasi mereka anggap aman sehingga terkesan tidak peduli mata anggaran lain, karena ini dari dulu kami menolak dana aspirasi yang akan melemahkan pengawas dan peran DPRA sendiri," jelasnya.

Dana aspirasi ini merupakan usulan program berdasarkan pokok pikiran dan masukan anggota dewan yang muncul dalam pembahasan anggaran anggota DPRA bersama SKPA. Nama dana aspirasi pun berubah menjadi anggaran pokok pikiran (pokir) karena mendapat kecaman.

"Anggaran pokir tahun ini untuk tiap dewan Rp 20 miliar sedangkan untuk tingkat pimpinan dapat Rp 75 miliar. Pemerintah diharapkan dapat mengefesiensikan anggaran boros di APBA 2019 yang alokasinya lebih dimanfaatkan untuk pengentasan kemiskinan di Aceh," harapnya.

Meskipun APBA disahkan 31 Desember 2018 lalu, kata Alfian, menurut informasi yang diperoleh pada 3 Januari kemarin Sekda Aceh memanggil seluruh SKPA untuk memperbaiki Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

“Seharusnya selesai di Agustus 2018 lalu, kenapa setelah pengesahan ada perbaikan. Kita menduga ada masalah dalam perencanaan, dimana perencanaan belum selesai tapi dikejar untuk pengesahan anggaran atau tidak jatuh tempo pergub,”paparnya.(hfz/ded)

Komentar

Loading...