Per Tahun, 35 Triliun Ekonomi Aceh Bocor

Kabid Ekonomi dan Keternagakerjaan Bappeda Aceh, Marthunis. Foto: Acehbisnis.com

Banda Aceh, Aceh Bisnis - Kepala Bidang Ekonomi dan Keternagakerjaan Bappeda Aceh, Marthunis menyatakan, ekonomi Aceh bocor mencapai Rp35 triliun per tahun, hal itu akibat devisit perdagangan yang terjadi di Provinsi itu.

“Per tahun ekonomi Aceh bocor sebesar Rp 35 triliun atau sebesar 26 persen dari 146 triliun total ekonomi daerah tersebut,”kata Marthunis kepada wartawan usai acara Diskusi Publik di Banda Aceh.

Kegiatan yang mengambil tema “Reformasi Percepatan Pembagunan di Aceh” dan Launching Unit Layanan Publik Aceh Qiuck Response pada Yayasan Advokasi Rakyat Aceh berlangsung di Keryad Meuraya Hotel Aceh, Banda Aceh, Senin (03/12/2018).

Ia juga menjelaskan, bahwa bocornya ekonomi Aceh akibat devisit perdangangan. Artinya, uang yang dihasilkan disini harus dibuang keluar Aceh yakni membeli barang dari luar. “Sebenarnya bocor secara ekonomi, bukan bocor anggaran,”jelasnya.

“Karena selama ini, kita lebih banyak membeli barang dari luar Aceh. Barang yang dibeli dari luar seperti barang konsumsi dan barang industri,”jelas Kabid Ekonomi dan Keternagakerjaan Bappeda Aceh itu.

Untuk mengatasi devisit perdagangan, kata dia, ada dua solusi yakni dengan meningkatkan ekspor dan mengurangi impor. “Artinya kita harus meningkatkan produksi dan memperbanyak komoditas untuk diekspor keluar Aceh, serta mengurangi impor yakni barang yang selama ini kita beli diluar kita produksi disini,”sebutnya.

Kedepan, kita harus meningkatkan sektor pertanian dan memperkuat kapasitas para pengusaha dalam mendorong perekonomian Aceh. “ Jangan lagi kita tergantung dengan Medan,”papar Marthunis dalam kesempatan tersebut.

“Selama ini pertumbuhan ekonomi aceh sangat rendah, hal itu dikarenakan tidak ada pemicu ekonomi Aceh,”kata Pakar Ekonomi Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Rustam Effendi kepada wartawan usai kegiatan tersebut di Banda Aceh.

Lemahnya ekonomi Aceh selama ini, kata dia, karena daya beli masyarakat sangat rendah, dan daya guna APBA sangat terbatas. “Apalagi, pengesahan APBA selalu terlambat setiap tahunnya, bahkan, tahun ini sempat dipergubkan,”katanya.

“Kita harapkan kedepan pengesahan APBA dapat dilakukan tepat waktu. Selain itu, meningkatkan produksi sektor pertanian, karena potensi sektoranian sangat luar bisa untuk dikembangkan sebagai peningkatan ekonomi daerah,”paparnya.

Komentar

Loading...