Kakanwil Kemenag Aceh Ajak Umat Islam Untuk Menjaga Aset Wakaf

Banda Aceh, Aceh Bisnis - Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Aceh menggelar rapat koordinasi perdana tahun 2018, di Aula Asrama Haji Embarkasi Aceh, Banda Aceh, sejak 10 s.d 12 November 2018.

Rakor tersebut dibuka Plt Gubernur Nova Eriansyah, diwakili Kakanwil Kemenag Aceh,  Daud Pakeh, Sabtu (10/11) malam dan dihadiri Ketua Badan Pelaksana BWI Aceh,Gani Isa  dan Kabid Penaiszawa Kanwil Kemenag Aceh,  Azhari yang juga sekretaris Badan Pelaksana BWI Aceh.

Rakor tersebut diikuti 75 orang terdiri dari Kepala Kemenag Kab/Kota, Kepala Baitul Mal, para Kasi Bimas Islam Kabupaten/Kota dengan Narasumber menghadirkan unsur BWI pusat, Sarmidi Husna.

Dalam sambutannya Daud Pakeh mengungkapkan pelaksanaan rakor pertama tersebut semoga menjadi catatan sejarah baru bagi perwakafan di Aceh.

"Melalui rakor pertama ini, kita berharap dapat melaksanakan amanah UUD Nomor 41 Tahun 2014 tentang wakaf dan mengatur harta benda wakaf. Pertemuan ini sangat penting supaya mendapatkan kesamaan data terhadap keberadaan tanah wakaf," ujar Daud Pakeh.

Karena bila tanah wakaf belum memiliki sertifikat, maka kedudukan tanah wakaf sebagai harta agama tidak akan kuat, tambahnya.

Dikatakannya, zakat dan wakaf merupakan pranata keagamaan yang memiliki kaitan secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah- masalah kemanusiaan, "Konsep wakaf punya peran penting dalam pemberdayaan ekonomi Islam sejak zaman para sahabat Nabi," sebutnya.

"Aceh terdapat lebih dari 24.358 persil aset tanah wakaf yang tersebar di semua Kabupaten/Kota baik yang sudah memiliki sertifikat maupun yang belum bersertifikat," ungkap Daud Pakeh.

Sementara dalam materinya, Kakanwil Kemenag Aceh meminta masyarakat untuk menjaga dan merawat harta wakaf, dan khusus kepada nazir wakaf untuk mendaftarkan tanah wakaf ke PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) yaitu KUA Kecamatan dan juga mengurus sertifikat di BPN.

"Sertifikasi Wakaf ini sangat penting, karena ini bagian dari menjaga harta Agama, oleh karena itu Kami meminta kepada BWI, Kakankemenag Kabupaten Kota bersama Baitul Mal untuk melakukan secara Intensif sosialisasi sertifikasi wakaf kepada masyarakat, supaya Masyarakat menyadari akan pentingnya sertifikat wakaf ini demi kemaslahatan di masa yang akan datang dan juga untuk mengamankan aset umat Islam," ujar Daud Pakeh.

"Dengan adanya sertifikasi, maka tanah wakaf tersebut sudah memiliki kekuatan hukum, dan tidak bisa di otak atik lagi oleh pihak pihak yang ingin menguasai harta wakaf," lanjutnya.

Ia juga menyampaikan, selama ini masyarakat mengetahui bahwa yang berkewajiban menjaga keutuhan wakaf itu adalah Nadzir, dengan demikian Nadzir merupakan ujung tombak dalam menjaga dan mengelola harta agar memiliki nilai manfaat bagi umat.

"Pendaftaran harta wakaf ke PPAIW, bukan berarti harta wakaf tersebut direbut oleh Negara, namun sebagai upaya negara dalam melindungi harta Agama," lanjutnya.

Ia juga memberikan contoh beberapa kasus yang terjadi tentang wakaf, dimana Kasus yang sering terjadi adalah gugatan Ahli Waris setelah Wakif tidak ada lagi atau sengketa tanah wakaf, namun dengan adanya Sertifikat ini kita akan kuat dan menang dari mereka yang ingin menguasai tanah wakaf.

Selain itu, Daud Pakeh juga mengajak peserta Rakor BWI Aceh untuk aktif mengkampanyekan wakaf produktif kepada masyarakat, karena hal tersebut merupakan salah satu upaya pemberdayaan ekonomi Umat.

"Kami juga menghimbau badan wakaf Indonesia perwakilan Kabupaten Kota dapat segera terbentuk, sehingga program program dalam upaya pemberdayaan wakaf dapat berjalan dengan baik," tutupnya.

Kegiatan bertema "Membangun Sinergitas menuju Pengelolaan Wakaf yang Amanah dan Profesional."

Komentar

Loading...