APDESI Minta Pemerintah Aceh Investigasi Penyebab Gampong Belum Tarik Dana Desa

IIustrasi Dana Desa (Foto: Int )

Lhoksukon, Aceh Bisnis - Assosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Provinsi Aceh, meminta persoalan dana desa yang belum ditarik oleh 571 gampong yang tersebar di beberapa kabupaten/kota di Aceh untuk diinvestigasi, sehingga akan diketahui penyebab utamanya.

“Kami meminta pemerintah Aceh melalui DPMG untuk menelusuri kembali penyebab utama, sehingga dapat dipastikan secara konkret, apakah ini dampak kelalaian keuchik atau pemerintah desa,” kata Ketua Apdesi Aceh, Muksalmina dalam keterangan tertulis, Jumat (12/10/2018) malam.

Pernyataan itu sehubungan dengan penyampaian Kepala Dinas Pembangunan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh, Drs. Bukhari, MM, mengenai 571 gampong di Aceh tidak mendapat lagi dana desa tahap III tahun 2018, dalam sebuah acara kepada wartawan baru-baru ini di Banda Aceh.

Atas dasar itu, Apdesi Aceh meminta agar persoalan ini ditelusuri, sehingga akan diketahui penyebab utama.

DPMG, kata Muksamina, harus menyampaikan hasil investigasi kepada publik, sehingga tidak menimbulkan salah persepsi, seolah hanya keuchik yang bertanggungjawab terkait tertundanya pencairan APBGampong yang di dalamnya termasuk dana desa.

Karena menurut Muksalmina, kendala pencairan dana desa selama ini juga dipengaruhi beberapa faktor, di antaranya keterlambatan regulasi dari kabupaten yang berkaitan dengan pagu indikatif gampong dan pengelolaan keuangan.

Kemudian, tidak sinkronnya kerjasama antara pemerintah gampong dengan tuha peut atau badan permusyawaratan desa, sehingga terjadi penundaan pengesahan APBG, selanjutnya tidak transparannya pengelolaan APBG oleh pemerintah gampong yang berimbas pada ketidakstabilan dan munculnya kekacauan dalam masyarakat, berakibat pada penundaan pengesahan APBG.

Tak hanya itu, Muksamina dalam hal ini menilai bahwa masih minimnya sosialisasi perubahan regulasi kepada masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota, yang berdampak pada proses pengelolaan keuangan gampong oleh TPPKG dengan pemahaman masyarakat dan berdampak pada proses penyusunan LPJ.

Oleh karena itu, kata Muksalmina, Apdesi mengharapkan semua pihak untuk tidak hanya menyalahkan keuchik secara sepihak sebelum melakukan investagasi, sehingga tidak hanya terkesan keuchik yang selalu bersalah ketika terjadi hal yang tidak menguntungkan bagi gampong.

“Sedangkan hal positif yang diperankan oleh keuchik sangat jarang mendapatkan apresiasi dan penghargaan,” kata Muksalmina, yang diaminkan Sekretaris Apdesi Aceh, Saiful Isky.

Di lain sisi, pihaknya meminta kepada seluruh pemerintah gampong di Aceh yang menjadi anggota Apdesi untuk selalu menjaga komunikasi, sharing dan silaturahmi dengan pengurus assosiasi di setiap tingkatan.

“Dengan demikian, apapun persoalan dan tantangan yang terjadi di lapangan dapat didiskusikan dan dicarikan solusi bersama guna tercapainya gampong mandiri secara ekonomi dan berdaulat secara politik,” demikian Muksalmina.()

Komentar

Loading...