Terima Gratifikasi Dari Pengusaha, Gubernur Disarankan Lapor ke KPK

Pesawat Irwandi mendarat darurat di bibir pantai Peukanbada.(Acehbisnis.c)

Banda Aceh, Aceh Bisnis - Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menduga pinjaman pesawat Aero Shark PK-21S1 yang diberikan oleh Pengusaha Aceh, Lukman CM kepada Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf sebagai bentuk gratifikasi.

“Karena setiap gratifikasi yang diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggaran negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya,”ujar Koordinator Bidang Hukum dan Politik MaTA, Baihaqi, di Banda Aceh, Senin (19/02/2018).

Untuk itu, MaTA mendesak agar Gubernur Aceh Irwandi Yusuf untuk segera melaporkan pemberian pinjam-pakai pesawat tersebut kepada KPK di Jakarta.

“Irwandi tidak perlu takut melaporkan pemberian pinjaman pesawat itu kepada KPK, karena nantinya, KPK sendiri akan menverifikasi apakah ini masuk kategori gratifikasi atau tidak,”terangnya.

Ia menyebutkan, dalam penjelasan pasal 12B Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 disebutkan gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

“Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Penyampaian laporan penerimaan gratifikasi wajib dilaporkan oleh Gubenur Aceh, Irwandi Yusuf paling telat 30 hari kerja pasca menerima pinjam pakai tersebut,”sebutnya.

Selain itu, katanya, pinjam-pakai ini sangat kental conflict of interestnya sehingga independensi Gubernur Aceh nantinya akan diragukan. Terlebih pada kegiatan lelang Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Aceh yang ikut terlibat Lukman CM. “Apalagi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh yang berkaitan dengan usaha-usaha pengusaha Aceh ini,”ungkapnya.

“Kalau ini tidak dilakukan, komitmen antikorupsi dengan slogan hana fee yang selama ini didengungkan Gubernur Aceh hanyalah retorika belaka tanpa ada aksi nyata,”pungkasnya.(hfz/ded)

Komentar

Loading...